FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) meminta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas untuk membuka data terkait dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial (bansos) yang melibatkan pejabat eselon I di Kementerian Bappenas.
“Makanya daripada ada perdebatan, lebih baik disebutkan saja. Nanti kita juga tahu siapa yang munculkan nama itu, siapa yang mengusulkan,”kata Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media Massa Kemensos, Don Rozano Sigit Prakoeswa, dalam konferensi pers di Gedung Cawang Kencana Kemensos, Jakarta Timur, Jumat (21/6/2024), dikutip dari ANTARA.
Ia menerangkan selama ini pihaknya telah melakukan pengecekan dan penelusuran secara mendalam mengenai kesesuaian usulan data penerima bansos yang diberikan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan berbagai pihak terkait dan tidak menemukan adanya pejabat eselon dalam daftar DTKS yang aktif atau menerima bansos dari Kementerian Sosial.
Di samping itu, Kementerian Sosial pun belum ada menerima pemberitahuan atau aduan resmi terkait isu tersebut. Oleh karena itu, pihaknya meminta Kepala Bappenas tersebut agar menyampaikan secara terang data yang dimaksud, mengingat isu yang sama juga pernah disampaikan pada tahun 2021 dan 2023
“Kalau mungkin dia pakai nama alias, saya gak tahu. Kalau nama yang terdaftar itu ya sudah kami cek, tetapi kalau ternyata ada nama aliasnya kan saya tidak tahu gitu,” jelasnya.
Don pun menyampaikan pihaknya sebagai penyalur dana bansos tentu memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga tidak pernah menutup diri dari berbagai kritik dan saran guna memperbaiki data penerima manfaat bansos yang sudah ada.
