FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Wakil Ketua Umum DPP Golkar AM, Nurdin Halid menanggapi isu koalisi 4 parpol plus Presiden Jokowi untuk pemenangan pilkada serentak 2024. Adapun 4 parpol yang diisukan menjajaki koalisi itu yakni barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM) di Pilpres 2024 kemarin. Antara lain Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat dan plus satu Presiden Jokowi.
Nurdin Halid mengatakan, Golkar tidak mengenal istilah koalisi 4 parpol plus Presiden Jokowi.
Akan tetapi, Nurdin Halid mengakui barisan koalisi Indonesia Maju solid mendukung pemerintah Jokowi, hingga akhir dan mendukung keberlanjutan pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.
"Golkar tidak mengenal istilah koalisi 4 parpol plus Presiden Jokowi baik formal ataupun informal. Yang kita tahu 4 parpol koalisi Indonesia Maju solid mendukung pemerintahan Pak Jokowi sampai berakhir masa jabatan dan mendukung keberlanjutan pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo," kata Nurdin Halid kepada wartawan Selasa (25/6/2024).
Meski demikian, Nurdin Halid menilai Jokowi di akhir masa jabatannya memiliki pesona politik bersama rakyat. "Itu fakta kekuatan politik tersendiri Pak Jokowi," ujar Nurdin Halid.
Nurdin Halid mengatakan, hal wajar jika parpol KIM meminta masukan, nasehat, ataupun bantuan kepada Jokowi untuk pemenangan pilkada di sebuah daerah. "Setiap konsultasi kepada Pak Jokowi baik sebagai presiden ataupun pribadi itu sangat wajar, karena sejak era reformasi khususnya pemilihan langsung ada ruang penguasa ikut kontestasi politik, apakah adik, anak, istri itu diperkenankan undang-undang dan dikehendaki rakyat," ujar Nurdin Halid.
"Contoh ada bupati 2 periode kemudian dilanjutkan istrinya maju pilkada, itu undang-undang memungkinkan kemudian dipilih oleh rakyat," sambung Nurdin Halid.
Nurdin Halid menilai hal wajar jika Presiden ikut pemenangan kontestasi pilkada di suatu daerah. Ia mencontohkan di era Presiden SBY ikut turun kampanye pemenangan Khohifah di Pilkada Jawa Timur.
"Jadi itu hal normal, tergantung partai mana yang membutuhkan saran dan masukan beliau. Pak Jokowi itu tokoh jadi sangat normal ketika ada parpol minta saran dan bantuan beliau untuk pemenangan pilkada. Kolaborasi itu penting karena kekuasaan itu direbut bukan diberikan. Wajar apabila diminta asalkan bukan mengintervensi, dan saya yakin Pak Jokowi tidak pernah mengintervensi keputusan pilkada," ujar Nurdin Halid.
Ia mencontohkan proses penjaringan nama Bobby Nasution sebagai calon Gubernur Sumatera Utara di internal Golkar tidak pernah diintervensi oleh Jokowi.
"Pak Jokowi tidak pernah minta ke Pak Airlangga untuk membantu membantunya Bobby Nasution. Karena Golkar itu punya sistem rekrutmen sejak tahun lalu, kita terapkan aturan, kita beri surat tugas untuk bakal calon Gubernur dan bakal calon bupati wali kota di seluruh Indonesia," ujar Nurdin Halid. (Ikbal/fajar)
