Diakui Ferdinand, terdapat ketidakseriusan dan ketidaktakutan dari pemimpin negara untuk mengawasi secara ketat dan membuat kokoh dan perlindungan terhadap benteng siber yang dimiliki.
"Pemerintah terlalu lengah, ceroboh, tidak takut kalaupun situsnya dihacker, dibobol. Dan, merasa tidak akan diganggu oleh siapapun. Sama seperti website masyarakat pada umumnya, tidak diganggu hacker," tukasnya.
Dikatakan Ferdinand, di situlah lembaga-lembaga negara sering bobol oleh para hacker.
"Kenapa mereka menjadi sasaran target, sudah mudah dihacker, pemerintah cenderung mudah mengalokasikan uang untuk mengambil kembali apa yang mereka punya," Ferdinand menuturkan.
Sama seperti sekarang, kata Ferdinand, pelaku peretas meminta tebusan uang sebesar Rp131 M.
"Ini gila namanya. Kenapa mereka berani meminta tebusan seperti itu, karena mereka sudah tau watak dan karakter pejabat negara ini. Mudah ditakuti, diancam, diperas," ungkapnya.
Tambah, mereka melakukan opsi itu bukan tujuan untuk kepentingan lain. Misalnya kepentingan teknologi yang lebih jauh atau kejahatan yang lebih serius.
"Tetapi mereka hanya mengambil alih terus dikembalikan jika sudah dibayar. Semua cenderung santai, punya anggaran dipakai untuk jalan-jalan, untuk anggaran lain segala macam. Tapi tidak memperkuat benteng dari website yang kita miliki," sebutnya.
Ditekankan Ferdinand, kedepan lembaga yang mengawasi keamanan website harus lebih serius.
"Pemimpinnya harus orang yang mengerti apa IT, kemajuan kejahatan IT, jangan karena untuk memberikan posisi kepada seseorang udahlah ditaro di sana, padahal tidak paham," cetusnya.
