“Nah gara-gara datanya centralized pula, dan put everything in one basket. Inisiatif ini bikin blunder krn tanpa persiapan dan kemampuan yg memadai,” ucapnya.
Sebenarnya, Henri menyebut memusatkan pusat data boleh saja, tapi tetap harus dipilah pilah dari sisi tingkat keamanan dan kerahasiaannya, jadi tidak semuanya pada harus ada di satu lokasi. Karena seringkali, pusat data pemerintah di suatu negara tidak ada yang tahu (yang tahu juga harus ada perjanjian non disclosure).
“Ternyata hampir 500 instansi mempercayayakan datanya pada Kementerian Kominfo. Mereka istilahnya menjadi tenant yg “pasrah bongkokkan”. Hingga mereka tidak membuat back up data,” ucapnya.
Padahal menurutnya, backup data, di era AI itu, tak lagi harus dilakukan manual oleh orang. Tapi bisa otomatis dilakukan oleh sistem lalu disimpan sesuai kebutuhan.
“Bagi para ahli IT, back up bisa tinggal diatur secara otomatis dari sistem PDNS. Bisa diset backup untuk daily, weekly, atau monthly. Mau jam berapa saja backup bisa diatur, jam 10 malam jam 2 dini hari atau waktun lain. Ini semua bisa serba otomatis. Tinggal diatur di sistem. Tidak perlu lagi harus ada campur tangan operator duduk di depan server trus melakukan backup manual,” ujarnya.
Lebuh jauh, ia menjelaskan, backup data bisa langsung online, bisa juga offline. Sejak sepuluh tahun lalu hingga sekarang, Henri bilang teknologi dalam hal itu sudah berkembang pesat
“Jadinya kalangan praktisi dan profesional IT dengan kasus bobolnya data pada bertanya-tanya. Sistem PDNS yg disiapkan Kominfo itu secanggih apa kok backup masih terkesan manual? Hingga terjadi saling salah menyalahkan,” jelasnya
