“Belajar dari kasus ini, Kominfo tiap bikin kebijakan harus melibatkan ahli atau praktisi IT agar tdk tertinggal dalam membangun sistem dan tata kelola. Begitu pula menteri Kominfo sebaiknya berasal dari mereka yang memahami persoalan teknologi, atau minimal mau belajar banyak tentang itu,” tambahnya.
Ia meminta penggodokan kebijakan di Kominfo melibatkan orang yang profesional. Bukan malah politisi.
LSekarang nasi sudah jadi bubur, data sudah diacak acak hecker. Jika data dicuri dan diubah, maka riwayat kita di dunia digitalpun teracak acak menjadi tdk jelas,” pungkasnya.
“Ini sebuah pengalaman yang sangat mahal, yang harus diambil tanggung jawabnya oleh presiden, atau minimal Menteri Kominfo,” tandasnya.
(Arya/Fajar)
