FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, secara mendadak mengomentari pernyataan Menko PMK Muhadjir Effendy terkait biaya wisuda.
Muhadjir Effendy menyarankan agar kampus swasta memanfaatkan momen wisuda sebagai sumber pendapatan.
Jhon Sitorus menilai bahwa pernyataan ini menunjukkan bahwa Muhadjir tidak belajar dari kontroversi sebelumnya yang melibatkan Mendikbudristek Nadiem Makarim, yang sempat menyebut kuliah sebagai kebutuhan tersier.
"Baru kemarin ada opini kuliah itu kebutuhan tersier," ujar Jhon dalam keterangannya di aplikasi X @Miduk17 (2/7/2024).
Menurut Jhon, Muhadjir menganggap bahwa biaya wisuda yang mahal masih tergolong wajar, sesuatu yang ia pandang sangat tidak pantas.
"Sekarang mewajarkan biaya mahal Wisuda," cetusnya.
Selain itu, Jhon menyatakan bahwa pernyataan Muhadjir tidak mencerminkan kapasitasnya sebagai seorang Menteri, apalagi mengingat bahwa Muhadjir adalah salah satu tokoh Muhammadiyah.
"Bodoh dari kepalanya, kakinya udah busuk," timpalnya.
Menurut Jhon, hampir semua menteri di pemerintahan Presiden Jokowi hanya menimbulkan kekesalan di kalangan masyarakat.
"Cemana Menteri-menteri Jokowi sekarang ini? Bikin darah tinggi terus," tandasnya.
Sebelumnya, bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengusulkan agar kampus perguruan tinggi swasta (PTS) menerapkan tarif tinggi dalam seremonial wisuda sebagai cara untuk mencari keuntungan.
Menurut Muhadjir, pada momen wisuda, orang tua mahasiswa cenderung tidak akan protes dan rela membayar biaya yang tinggi karena momen tersebut penuh dengan kebahagiaan.
Hal ini disampaikan Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI bersama mantan Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024).
Muhadjir juga menyarankan agar PTS tidak menaikkan biaya pendidikan ketika situasi ekonomi sedang tidak kondusif, mengingat kebijakan kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) beberapa waktu lalu yang memicu banyak protes.
Lebih lanjut, Muhadjir mengkritisi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang menurutnya tidak biasa mencari pemasukan karena terbiasa mendapat bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai, kebiasaan ini perlu diubah agar PTN dapat lebih mandiri dalam mencari sumber pendapatan.
Menurut Muhadjir, perubahan ini tidaklah mudah, namun penting bagi PTN untuk mulai mencari pundi-pundi uang sendiri.
(Muhsin/fajar)
