Padahal jika dibandingkan sebelum tahun 2004, Siti Fadilah mengatakan jika presiden kedua Soeharto pernah berhasil mengatur pendistribusian dokter di Indonesia.
“Sebelum 2004 pemerintah lah yang mengatur distribusi dokter. Jadi, pak Harto itu berhasil mendistribusikan dokter ke remote Area dengan programnya beliau Inpres (Instruksi Presiden),” imbuhnya lagi.
Namun, sayangnya selepas tahun 2004 terjadi perubahan dalam aturan perundang-undangan yang asli. Akibatnya terjadi liberalisasi kesehatan. Dimana pemerintah tidak lagi mengatur pendidikan dokter setelahnya.
“Bedanya setelah tahun 2004 ada satu perubahan yang luar biasa yang tadinya UUD 1945 18 Agustus yang berlaku menjadi Undang-Undang 2002 yang diamandemen dari UU yang asli, diamandemen 4 kali mulailah liberalisasi kesehatan pemerintah tidak lagi mengatur pendidikan dokter malah diatur IDI waktu itu,” pungkasnya. (Elva/Fajar).
