FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dipecatnya Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI kini berbuntut panjang. Pasalnya, pengungkapan itu disinyalir hanya bongkahan gunung es, masih banyak kebobrokan lain yang belum terungkap ke publik.
Demikian penilaian mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait kasus tersebut. Melalui tulisannya di aplikasi X, mantan Ketua MK ini membeberkan sejumlah bobrok anggota komisioner.
"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dgn berita lanjutannya," tulis Mahfud, mengawali cuitannya di akun @mohmahfudmd, dikutip Selasa (9/7/2024).
"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (utk alasan dinas) yg berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tambahnya.
Secara umum, lanjut tokoh asal Madura ini, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.
"Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pulkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudak selesai, sah, dan mengikat," sambung mantan Wapres nomor urut 3 ini.
Ada vonis MK No. 80/PUU-IX/2011 yg isinya "jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain".
"Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tutup Mahfud MD.
Untuk diketahui, Sidang etik Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengungkapkan sejumlah fakta pelanggaran berupa perbuatan pelecehan seksual atau asusila.
Fakta persidangan yang anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan bahwa teradu (Hasyim) melanggar asas proporsionalitas dan profesionalitas hingga memaksa hubungan badan dengan pengadu berinisial CAT, anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag.
Dewi Pettalolo mengungkapkan pada 2 Oktober sampai dengan 7 Oktober 2023, CAT mengaku Hasyim memaksa melakukan hubungan badan. Hal tersebut terjadi dalam pelaksanaan bimbingan teknis (bimtek) PPLN di Den Haag.
"Teradu mengajak CAT mengunjungi hotel untuk berbincang di ruang tamu kamar hotel, tetapi teradu merayu dan membujuk melakukan hubungan badan," kata Ratna Dewi, di Ruang Sidang Utama DKPP, Rabu 3 Juli.
Pada awalnya CAT terus menolak, tetapi Hasyim tetap memaksa pengadu untuk melakukan hubungan badan. "Pada akhirnya hubungan badan itu terjadi,” kata Ratna Dewi.
Sebelumnya, Hasyim Asy'ari telah membantah terkait dugaan pemaksaan hubungan badan. Kendati demikian, DKPP yang telah melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti menyatakan bahwa hal tersebut benar terjadi. (bs-sam/fajar)
