Menurutnya, jika mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa hemat sampai Rp 38 triliun.
"Saya melihat lesunya penerimaan negara disebabkan karena inefisiensi di berbagai sektor. Hal ini sebetulnya sudah mulai kami tanggulangi secara bertahap melalui digitalisasi yang telah diterapkan dalam kegiatan pemerintahan dan bisnis," jelasnya.
Jika semua sektor pemerintahan sudah menerapkan digitalisasi, maka efisiensi bisa diciptakan, celah untuk berkorupsi bisa berkurang, dan yang paling penting penerimaan negara bisa kembali meningkat. (Pram/fajar)
