Kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif maksimal sebesar 200% harus sangat hati-hati, perlu juga mempertimbangkan risiko dari kebijakan tersebut.
“Harus hati-hati jangan gegabah itu nanti masalahnya dampaknya panjang, tidak hanya waktunya tetapi masalah-masalah lainnya, bisa muncul masalah baru lagi kan,” katanya.
Dikatakan Trubus, untuk memenuhi kebutuhan keramik bagi masyarakat, pemerintah juga perlu mendorong industri dalam negeri, baik secara kualitas maupun volume produksi sesuai kebutuhan pasar, agar dapat terserap dengan baik, selain itu juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
“Misalnya kita membangun sendiri karena persoalannya sekarang ini kan lucu tergantung pada impor, selalu impor tetapi tidak pernah inovasi untuk menghasilkan produk dalam negeri,” ucapnya.
“Tetapi kita juga harus memikirkan suksesi subsitusi negara lain di mana yang memproduksi keramik juga yang menguntungkan tetapi dengan harga tentu lebih tinggi dari Tiongkok tapi itu risiko. Selain itu kita harus memproduksi sendiri sebenarnya untuk ciptakan lapangan pekerjaan juga,” tambahnya.
Lanjut Trubus menyampaikan pengenaan rencana BMAD mencapai 200% tidak perlu dilakukan dalam waktu dekat ini, yang perlu dilakukan pemerintah ialah harus menggandeng negara penghasil keramik untuk berinvestasi atau bermitra dengan produsen lokal dalam memproduksi keramik yang berkualitas.
“Iya tidak dulu menaikkan nanti kita repotnya dibalas oleh Tiongkok, ada industri ekspor kita nanti di blacklist oleh dia, jadi lebih baik mungkin berjalan saja secara bertahap. Nah kita secara perlahan kerja sama dengan negara membuat keramik itu sembari negara kita, industri keramik kita yang ada ini digenjot produksinya untuk menutupi pangsa pasar yang sangat tinggi,” urainya.
