Semua kebijakan yang telah berjalan pada gubernur sebelumnya, Heru Budi mengaku telah dilanjutkan olehnya. Namun ada sedikit hal yang ditata ulang kembali olehnya.
“KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan gak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Enggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada,” jelas Heru.
Heru meminta kepada Anies agar tidak mengkambinghitamkan dirinya, jelang Pilkada 2024.
“Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambinghitamkan saya,” tandas Heru.
Selain itu, Heru Budi Hartono juga berbicara soal polemik guru honorer di Jakarta.
Dia mengatakan Pemprov akan memenuhi hak-hak 4.000 guru honorer yang saat ini ada di Jakarta.
Heru Budi mempersilakan para guru honorer tersebut untuk mengikuti seleksi kontrak kerja individu (KKI).
Heru Budi mengatakan proses itu dilakukan sesuai Dapodik, termasuk bagi 107 guru honorer yang terdampak kebijakan 'pembersihan' atau 'cleansing'.
"Bahwa 4.000 itu kita akan proses. Itulah yang kita dorong untuk mereka mendapatkan haknya rekomendasi dari Dapodik," kata Heru Budi di Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, Minggu (21/7/2024). (zak)
