Dia menegaskan, pihaknya akan terus bergerak memperbesar Aliansi dengan melakukan aksi secara simultan mendesak KPK segera memeriksa dan menangkap Menteri Agama dan Wamenag, atas dugaan skandal korupsi kuota haji dan pemborosan uang negara lebih dari Rp13 miliar hanya untuk belanja mobil dinas di Kementerian Agama.
Senada dengan Alim Bara, Ketua MAAKI dan Ade Selon Ketua GPJ menyebut Menteri Agama dan Wamenag saat ini dinilai tidak becus memimpin Kementerian Agama. Padahal instansi tersebut memiliki anggaran jumbo.
Kalau Menteri dan Wakil Menterinya tidak bisa mengelola dengan baik pasti akan terjadi masalah hingga mengarah ke dugaan kasus korupsi. Sudah seharusnya Presiden Jokowi segera mencopot Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful dari jabatannya.
Ketua Umum Aliansi Persaudaraan Masyarakat Sunda (APERMAS), R. Agung Gunawan juga mendukung langkah Tim Pansus Haji DPR agar pelaksanaan Ibadah Haji di tahun-tahun berikutnya bisa lebih baik dari saat ini.
Sebagai elemen masyarakat sedih melihat adanya jemaah haji yang terlantar dari mulai masalah tenda haji, makanan basi, transportasi haji, dan terdapat jemaah non visa haji tak kunjung pulang. Mereka juga Mencurigai adanya praktik jual beli kuota pemberangkatan Ibadah haji.
"Dari informasi yang kami dapat, ada jemaah yang mesti membayar dengan jumlah biaya furoda sekitar Rp300 juta. Padahal biaya haji jalur khusus umumnya menarifkan jemaah untuk membayar Rp160 juta. Namun, mereka yang membayar biaya tarif standar acapkali ditakut-takuti akan dimundurkan waktu keberangkatannya," kata Agung.
