Pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik "bagi-bagi jabatan" ini, sementara aktivis menyerukan agar BUMN tidak sekadar menjadi "sapi perah" penopang rezim.
Seorang mantan pendukung Presiden Jokowi yang sempat menjabat komisaris BUMN meminta publik memberi waktu pada para komisaris baru untuk membuktikan diri.
Di sisi lain, pemerintah mengklaim para komisaris BUMN terpilih telah melalui uji kelayakan dan kepatutan. (bs-sam/fajar)
