FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Jebolan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Muhammad Hakku Wahab yang juga kader persyarikatan Muhammadiyah, meminta Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar tidak ikut mengelola tambang.
Hal ini sebagai respons dari Wahab terkait Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah yang disebut akan memutuskan sikap soal izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Informasi yang beredar, ormas yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu bakal menerima konsesi tambang.
Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulawesi Tenggara (Sultra) ini mengakui maksud dari pemerintah sebetulnya baik.
"Begini, itu kan kebijakan pemerintah, tentu tanda kutip tujuannya bagus untuk kepentingan masyarakat, pembangunan, pemerataan seperti yang disampaikan pak Bahlil," ujar Wahab kepada fajar.co.id, Sabtu (27/7/2024) malam.
Dibeberkan Wahab, dengan adanya kebijakan atau tawaran dari pemerintah itu, maka ekonomi Organisasi Masyarakat (Ormas) bisa lebih mandiri.
"Cuma masalahnya kita yang mau menerima ini apa mau atau tidak. Kalau mau tentu punya alasan. Kalau tidak, juga punya alasan," lanjutnya.
Diungkapkan Wahab, apa yang ditawarkan pemerintah merupakan barang yang telah diolah pihak lain.
"Namanya sudah pernah diolah itu kan penuh dengan tanda tanya. Apakah di situ secara ekonomi menguntungkan atau bagaimana," ucapnya.
"Tentu perlu dilakukan eksplorasi ulang, dengan mengambil data referensi. Setelah itu kita lihat dulu aspek hukumnya kenapa diputus," sambung dia.
