FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Teka-teki mengenai putusan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah terkait tawaran konsesi tambang yang diberikan pemerintah terjawab.
Ketua Umum Muhammadiyah, Prof. KH. Haedar Nashir, menegaskan bahwa keputusan Muhammadiyah untuk mengelola tambang bukanlah hasil dari tekanan sosial atau ikut-ikutan.
Keputusan itu ditetapkan melalui pertimbangan matang. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat konsolidasi nasional di Yogyakarta pada 28 Juli 2024.
Nantinya, Prof. Muhadjir Effendy akan menjadi Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah. Sesuai putusan rapat konsolidasi nasional.
Mantan Kepala Dinas (Kadis) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhammad Hakku Wahab, memberikan pandangannya terkait penetapan Muhadjir sebagai Ketua.
Menurut jebolan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar ini, apa yang diputuskan PP Muhammadiyah telah melewati berbagai pertimbangan.
"Makanya saya bilang begini, sudah banyak pertimbangan di dalamnya," ujar Wahab kepada fajar.co.id, Minggu (28/7/2024) malam.
Melihat sosok Muhadjir yang sudah kenyang pengalaman di lintas sektoral, Wahab berharap bisa menjadi leader yang membawa Muhammadiyah semakin dirasakan manfaatnya di masyarakat.
Wahab juga berharap, nantinya baik Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama (NU) tidak mendapatkan kesulitan dalam hal pengurusan dan seterusnya.
"Mudah-mudahan kita ini, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), dan Ormas Islam lainnya lah, yang mengajukan izin tidak serumit dengan perusahaan lain kalau berurusan di pemerintahan," Wahab menuturkan.
