Fajar.co.id, Jakarta -- Kisruh Pelaksanaan Ibadah Haji 2024 masih jadi sorotan publik. Sejumlah aktivis pun telah menggelar aksi unjuk rasa di gedung KPK.
Ketua Umum KAUKUS MUDA ANTI KORUPSI (KAMAKSI), Joko Priyoski, mengatakan, bila ada yang bilang Pelaksanaan Ibadah Haji tahun ini sukses itu sekadar pencitraan dan Lip Service belaka karena sangat bertolak belakang dengan fakta yang terjadi di lapangan.
"Kami akan terus mendesak KPK agar segera mengusut tuntas dugaan praktik mafia pengalihan kuota haji ini. Dari informasi yang kami terima ada sejumlah biro travel haji yang mendapat pengalihan kuota haji ini antara lain Travel Arminareka dan Maktour yang dimiliki oleh Fuad Hasan Masyhur, mertua dari Menpora Dito Ariotedjo. Biro-biro travel tersebut ada konsorsiumnya dan kira-kira dapat tambahan berapa dari tambahan kuota 8400 tersebut? Informasi tersebut harus dibuka secara transparan kepada publik," tegas Joko Priyoski melalui pernyataan tertulis yang diterima fajar.co.id, Sabtu malam (27/7/2024)
Joko yang juga Koordinator Nasional (Kornas) KAUKUS EKSPONEN AKTIVIS 98 mengatakan, KPK harus segera mengusut tuntas dugaan kasus korupsi kuota haji mulai dari lelang dan penunjukan catering, hotel/ pemondokan, sewa bus selama ini transparan atau tidak? Ada praktik rente atau tidak? Hal tersebut harus ditelusuri dan diusut KPK. Sebagai Lembaga Anti Rasuah sudah seharusnya KPK bergerak cepat dengan memanggil dan memeriksa biro-biro travel tersebut juga memanggil Menteri Agama Yaqut dan Wamenag Saiful. KPK jangan menunggu bola dari Tim Pansus Haji yang dibentuk oleh DPR. Tentunya pola kerja KPK dan DPR itu berbeda.
