"Itu usulannya seperti itu, tapi tahu sendiri Kemenkeu kalau soal uang ribetnya minta ampun, banyak sekali syaratnya. Tapi kami berjuang terus. Sangat-sangat tidak menarik bagi aparatur sipil negara mau pindah ketika tidak diperhatikan insentifnya," tuturnya.
"Tadi sekolah internasional, RS Internasional, bagaimana mau bayar mereka kalau tidak ada tambahan, jadi betul dilakukan assesment," tegas Arizal.
Kendati begitu, Arizal memastikan, insentif itu kini tengah dalam proses penepatan. Ia pun optimis para ASN yang akan dipindah akan mendapat insentif tersebut, karena sudah menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Insya Allah kita berdoa bersama bagi ASN yang dipindah akan dapat insentif itu, karena Pak Presiden (Jokowi) enggak kurang ngomong, pemindahan ASN ke IKN itu alot. Alot itu susah kalau tidak ada insentif," tutur Arizal.
Ia juga mengatakan, ASN yang akan dipindah pada tahap awal nantinya sebatas ASN yang masih lajang karena menyesuaikan dengan infrastruktur hunian dan perkantoran di IKN. Adapun tipe unit hunian yang tersedia masih seluas 98 m2.
"Jadi pemindahan itu sudah ada datanya pegawai 36 K/L rancangan kita 11.911 yang dipindah 2024. Tapi menyesuaikan kesiapan hunian yang dipindah sampai Desember 2024 sebanyak 3.246 ASN, belum keluarganya. Jadi ini konteksnya dengan kesiapan hunian, sudah siap bentuknya tadi apartemen, untuk kantornya share office," kata Arizal.
(Arya/Fajar)
