FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Potensi perubahan koalisi di Pilwalkot Makassar masih sangat dinamis. Kondisinya bisa saja berubah di sisa waktu yang ada.
Terlebih lagi setelah kabar mundurnya Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Hal ini dianggap bisa mempengaruhi rekomendasi yang sudah dikeluarkan untuk para kandidat bakal calon.
Munafri Arifuddin yang sudah memegang rekomendasi Golkar bersama Aliyah Mustika Ilham bisa saja goyang. Namun ini diprediksi sulit terjadi, sebab Munafri merupakan kader yang turut membesarkan nama Golkar di Makassar, khususnya penambahan kursi DPRD pada Pileg Februari lalu.
Pakar politik Universitas Hasanuddin Prof Sukri Tamma menilai, perubahan masih sangat besar terjadi hingga pekan terakhir Agustus. Bahkan potensi perubahan bisa saja terjadi di detik-detik jelang pendaftaran di KPU.
”Saya kira ini sangat dinamis. Kita lihat sampai pekan depan sampai pekan terakhir Agustus. Potensi perubahan itu ada, malah bisa saja hingga detik-detik jelang pendaftaran,” ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, fenomena potensi perubahan koalisi ini kian besar setelah beberapa partai belum memutuskan untuk mengusung figur tertentu. Partai-partai tersebut bisa saja mebdapat keuntungan untuk mencukupkan koalisi mereka.
Misalnya saja PKS, PAN, dan Hanura, yang sampai saat ini belum memberikan rekomendasi B1 KWK kepada kandidat mana pun. Bahkan Demokrat pun sejauh ini rekomendasinya masih dipegang oleh Adi Rasyid Ali dan Abdul Rahman Bando. Ditambah lagi munculnya Aliyah Mustika Ilham.
”Kan masih ada partai yang belum menyatakan sikap, belum menentukan arah koalisi juga. Meski sempat bergaung poros ke empat, tetapi ini kan tiga poros pun masih rumit,” ungkapnya.
Khusus di internal Golkar, potensi perubahan rekomendasi juga ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum DPP Golkar, Nurdin Halid (NH). Kata dia, di tangan Plt, surat rekomendasi bakal calon bisa saja mengalami perubahan.
”Iya, bisa saja berubah. Tergantung seperti apa Plt nanti. Tetapi Plt-nya juga belum ada, nanti dibahas dan ditunjuk pada saat pleno,” kata dia.
Munafri Arifuddin sendiri masih irit bicara mengenai kondisi partainya usai mundurnya ketua umum mereka. Dia masih menunggu arahan dari DPD I mengenai sikap apa yang akan diambil.
”Belum tahu, karena masih menunggu arahan dari DPD I juga. Mungkin dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan dulu,” terangnya.
Namun begitu, dia optimis bisa tetap bertarung di Pilwalkot Makassar. Sebab dia juga yakin bisa memegang rekomendasi dari Demokrat dalam waktu dekat ini.
”Demokrat kami masih menunggu jadwal ulang setelah penundaan kemarin. Saya rasa belum besok (hari ini-red), tetapi insyaallah bisa,” tuturnya.
Kabar goyahnya koalisi juga terjadi di kubu Indira Yusuf Ismail. Setelah muncul kabar bahwa PPP memilih untuk mengusung Andi Sudirman-Fatmawati Rusdi di Pilgub Sulsel, ini berdampak pada koalisi di Pilwalkot.
Namun begitu, sampai berita ini diturunkan belum ada keterangan pasti dari PPP maupun poros koalisi Indira mengenai kepastiannya.
Di sisi lain, PKS juga dikabarkan mulai goyah. Surat keputusan yang diberikan kepada Muh Amri Arsyid juga berpotensi berpindah tangan. Itu setelah Ketua DPW PKS Sulsel itu diduga gagal membangun poros koalisi.
Hanya saja, Amri menegaskan bahwa surat keputusan yang diberikan kepadanya masih berlaku hingga pendaftaran di KPU tiba. Dia juga mengklain, surat keputusan tersebut belum berpindah ke tangan pihak lain.
”Masih saya yang oegang dan itu masih tunggal. Kan PKS tidak bisa mengusung dua orang, dan itu berlaku sampai pendaftaran di KPU. Artinya masih tetap saya pegang, kecuali saya menyerah,” tuturnya. (wid)
