“Jadi yang baru cair memang kelihatannya Rp11,2 triliun untuk pagu 2024, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidak berarti belanja nanti hanya Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan dan ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi di Q3 maupun di kuartal terakhir (2024),” ungkap Sri Mulyani.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri telah memiliki sekitar 108 kontrak pembangunan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semuanya terserap.
Total alokasi anggaran untuk IKN pada periode 2022-2024 tercatat sebesar Rp75 triliun, dengan realisasi sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, dan meningkat signifikan menjadi Rp27 triliun pada 2023. (*)
