Mahfud juga menyayangkan banyaknya pandangan tentang penggunaan jilbab yang dinilai ekstrimis-radikal.
“Meski masalah jilbab itu masalah biasa tetapi masih saja ada yang menganggap pemakainya sebagai ekstrimis-radikal. Sama halnya, jika ada bapak pejabat, rektor, profesor membawa sajadah dan memakai baju koko serta bersongkok lalu ada yg menuduh radikal-ektremis dan anti Pancasila dan anti NKRI,” imbuhnya.
“Padahal mereka adalah pecinta dan pembela Pancasila dan NKRI yang sedang menerapkan kesalihan atau kebaikan menurut keyakinannya tanpa melanggar konstitusi dan hukum. Banyak yang tidak bisa membedakan antara ekstremis-radikal dan orang salih yg taat beragama,” sambungnya.
Terakhir, Mahfud menambahkan bila saat ini tidak ada larangan atau kewajiban untuk mengenakan jilbab ini.
“Di Indonesia merdeka berdasar konstitusi ini, tidak boleh ada kewajiban maupun larangan terhadap orang mau berjilbab atau tidak. Jilbab tidak diwajibkan tetapi juga tak boleh dilarang seperti halnya kita tidak boleh melarang orang memakai rok, jas, atau baju batik.
Merdeka,” pungkasnya. (Elva/Fajar).
Mahfud MD Bicara Soal Jilbab Usai Ramai Paskibra Lepas Hijab Saat Pengukuhan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 18 anggota pengibar bendera putri disebut terpaksa lepas hijab pada saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (13/8/2024) lalu.
Kabar ini lantas ramai dibicarakan banyak pihak, termasuk Mahfud MD dalam salah satu postingannya di X.
Mahfud menyebut merdeka berjilbab merupakan sebuah perjuangan yang tidak mudah untuk dicapai. Zaman dahulu, pikiran tentang orang berhijab cukup sensitif.
