Oleh: Abdul Razak Arsyad, Mahasiswa Magister Hukum Institut Ilum Sosial dan Bisnis Andi Sapada
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) sering kali menjadi sorotan publik karena implikasinya yang besar terhadap sistem politik dan hukum di Indonesia. MK sebagai lembaga peradilan konstitusi berperan penting dalam menjaga konstitusionalitas undang-undang dan kewenangan berbagai lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebagai lembaga legislatif yang memiliki fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran, DPR terikat oleh putusan MK yang dapat mempengaruhi peran dan operasional mereka. Dalam konteks ini, penting untuk membahas bagaimana implikasi putusan MK berdampak pada DPR, baik secara kelembagaan maupun dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.
Salah satu fungsi utama DPR adalah pembuatan undang-undang. Namun, tidak jarang produk legislasi DPR diuji materi oleh MK karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Putusan MK yang membatalkan sebagian atau seluruh isi undang-undang yang dibuat oleh DPR menjadi bukti bahwa fungsi legislasi DPR diawasi dan dikendalikan oleh mekanisme judicial review. Hal ini mencerminkan adanya check and balance antara cabang kekuasaan legislatif dan yudikatif.
Dampak langsung dari putusan MK terhadap legislasi DPR adalah perlunya revisi undang-undang yang dibatalkan atau dinyatakan inkonstitusional. Ini memberikan beban tambahan bagi DPR, terutama jika banyak undang-undang yang dibatalkan dalam kurun waktu tertentu. Di sisi lain, ini juga mengarahkan DPR untuk lebih berhati-hati dalam proses legislasi agar tidak bertentangan dengan konstitusi.
