“Pemerintah harus menyelidiki pengawasan produk impor serta memberantas praktik jual impor ilegal. Jika kondisi ini dibiarkan, tentunya akan semakin banyak industri dalam negeri yang tumbang dan mem-PHK karyawannya,” tegas Netty.
Dia juga mengingatkan bahwa jika gelombang PHK dibiarkan, dampaknya akan jauh lebih luas terhadap masa depan bangsa, terutama dengan meningkatnya angka pengangguran yang bisa mempengaruhi perekonomian masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI lainnya, Edy Wuryanto, juga menekankan perlunya perusahaan menjamin hak-hak pekerja yang di-PHK. “Tidak boleh perusahaan mengingkari pesangon. Jaminan sosial terutama jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan adalah hak yang harus dipenuhi,” ujarnya usai kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah.
Edy mengungkapkan, banyak perusahaan yang tidak membayar iuran jaminan kehilangan pekerjaan, sehingga pekerja kehilangan haknya. “Ini tidak boleh terjadi, oleh karena itu JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan) menjadi perhatian yang serius,” kata politisi dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Keduanya mendesak pemerintah untuk lebih serius menangani gelombang PHK yang semakin kuat ini. Selain pengetatan pengawasan impor, pemerintah diharapkan bisa mendorong kebijakan yang membantu perusahaan-perusahaan agar dapat bertahan dan berkembang, sehingga gelombang PHK bisa diminimalisir.
