OLEH BAYU SAPUTRA
DALAM gelaran Indonesia International Sustainibility Forum (ISF) 2024, titik balik paradigma dalam pengelolaan mineral kritis (critical minerals) menjadi salah satu topik yang didiskusikan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).
Dulu, industri pertambangan identik dengan kerusakan lingkungan. Hutan-hutan yang terdeforestasi, air yang tercemar, hingga hilangnya keanekaragaman hayati.
Aktivitas ini memang kerap menuai protes dari masyarakat sekitar dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan. Banyak tambang menjadi sumber konflik sosial yang berkepanjangan, dengan masyarakat lokal yang kerap terpinggirkan oleh eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka.
Kendati memiliki risiko ekologi dan sosial, tak bisa dimungkiri bahwa sektor pertambangan memegang peranan penting dalam perekonomian nasional. Memberikan penerimaan negara yang signifikan hingga membuka ribuan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Di tengah pembicaraan dampak positif dan negatif pertambangan, dunia kini memasuki era baru yang sangat bergantung pada mineral kritis sebagai komponen vital dalam transisi energi global menuju energi bersih.
Indonesia sebagai 'rumah' mineral kritis
Mengutip definisi dari Kementerian ESDM, mineral kritis diartikan sebagai kategori mineral yang mempunyai kegunaan penting untuk perekonomian nasional, namun mempunyai potensi gangguan pasokan dan tidak memiliki pengganti yang layak.
Jenis ini mencakup beberapa mineral seperti nikel, litium, dan kobalt yang tak hanya menjadi bahan utama dalam produksi baterai kendaraan listrik (EV), tetapi juga memainkan peran penting dalam teknologi terbarukan lainnya seperti panel surya dan turbin angin.