Meskipun demikian, hal lain yang perlu menjadi catatan adalah bagaimana reklamasi dapat berjalan secara progresif dan terus berkelanjutan. Perusahaan tambang bisa menebang pohon dalam proses operasi mereka, yang terpenting adalah komitmen mereka untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah dirusak. Upaya seperti ini menjadi contoh yang baik bagi perusahaan tambang lain di Indonesia.
Pengawasan pemerintah dan tantangan sosial
Dalam pengelolaan mineral kritis, peran pemerintah sangat penting.
Seperti yang diungkapkan oleh Co-Chief Operating Officer dan Direktur Social Performance di International Council on Mining and Metals (ICMM) Danielle Martin, Pemerintah harus tetap memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan mengikuti standar sosial dan lingkungan yang ketat.
"Kepercayaan masyarakat terhadap sektor pertambangan sangat penting," kata Danielle.
Tanpa keterlibatan aktif Pemerintah dan masyarakat lokal, menurut dia, sangat sulit memastikan bahwa proyek pertambangan berjalan konsisten dengan standar keberlanjutan.
Dalam sesi diskusi tematik ISF 2024, sudut pandang Pemerintah Indonesia yang diwakili Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menegaskan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan.
Menjadi aspek hal yang krusial untuk selalu menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
"Sebenarnya jika benar-benar dipikirkan dengan pendekatan pragmatis, jika perusahaan pertambangan memiliki paradigma yang lebih luas, maka mereka dapat melihatnya biodiversitas sebagai manfaat ekonomi jangka panjang daripada akumulasi kekayaan ekonomi jangka pendek,” kata Kartika atau yang akrab disapa Tiko itu.