FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, merespons pernyataan Presiden Jokowi yang mengaku ingin digulingkan saat proses pengambilalihan saham Freeport berlangsung.
Said Didu menilai pernyataan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
"Ini karangan apa lagi?," ujar Said Didu dalam keterangannya di aplikasi X @msaid_didu (20/9/2024).
Ia menegaskan bahwa dalam proses tersebut, yang justru mencuat adalah kasus "papa minta saham," yang menyeret nama beberapa pejabat penting.
"Jelas-jelas saat proses tersebut justru yang terjadi adalah kasus papa minta saham yang menyebutkan nama beberapa pejabat," cetusnya.
Said Didu juga menjelaskan bahwa pengambilalihan saham Freeport bukanlah pembelian saham langsung dari perusahaan tersebut.
"Pengambilalihan saham freeport adalah pembelian hak beli saham Rio Tinto," sebutnya.
Menurutnya, yang terjadi adalah pembelian hak beli saham Rio Tinto oleh BUMN, yang sebelumnya digadaikan oleh Freeport.
"Digadaikan oleh freeport oleh BUMN-bukan beli saham hak freeport oleh pemerintah," tandasnya.
Sebelumnya diketahui, Presiden Jokowi mengungkap bahwa dirinya sempat mendapat informasi terkait adanya upaya menggulingkan dirinya saat pemerintah Indonesia berencana mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia pada tahun 2018.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pidato dalam pembukaan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) XXII dan Seminar Nasional 2024 di Surakarta, Kamis (19/9/2024).
Jokowi juga menyebut bahwa ada kekhawatiran Papua akan lepas dari Indonesia selama proses pengambilalihan saham Freeport.
