"Para petugas harus memahami sistem hukum dan perlindungan pekerja migran di negara setempat agar dapat membela hak-hak mereka," kata Yunus.
Dia menyoroti bahwa penanganan masalah TKI memerlukan koordinasi lintas instansi dan peran aktif dari Presiden serta menteri koordinator. Yunus menegaskan bahwa perlakuan baik terhadap TKI penting untuk menghindari praktik-praktik eksploitasi oleh oknum tertentu.
Dia juga membandingkan dengan pekerja migran dari Filipina dan India yang didukung oleh pemerintah mereka dalam perlindungan dan pelatihan, sehingga banyak dari mereka yang akhirnya menjadi pengusaha setelah kembali ke tanah air.
"Menjadi pekerja migran, ekspatriat, atau diaspora di negeri orang bukanlah aib. Namun, jika mereka dieksploitasi dan tidak dibela, itu yang menjadi aib," pungkas Yunus. Ia menekankan bahwa pelatihan yang baik dapat mengurangi hingga 80 persen masalah yang dihadapi TKI di luar negeri.(*)
