FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Kasus pembubaran diskusi Forum Tanah Air di sebuah hotel kawasan Kemang, Jakarta Selatan terus menggelinding. Pihak hotel diminta bertanggung jawab.
“Pihak Hotel harus memberi penjelasan itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjend) Demokrat Jansen Sitindaon dikutip dari unggahannya di X, Selasa (1/9/2024).
Ia mengatakan pembubaran diskusi di hotel bisa jadi preseden yang buruk. Bisa saja nanti berdampak pada keengganan untuk menggelar diskusi di hotel.
“Lama-lama orang nanti tidak mau lagi nyewa hotel untuk buat acara-acara diskusi,” ujarnya.
Pasalnya, kata dia, penyewaan hotel untuk diskusi mestinya sudah satu paket dengan izin dan keamanan.
“Harusnya sudah satu paket itu ketika orang nyewa hotel terkait keamanannya, soal izinnya jika memang harus ada dll,” ucapnya.
Padahal menurutnya, diskusi FTA sama dengan Indonesia Lawyers Club (ILC). Digelar di hotel yang berada di Jakarta.
“Diskusi FTA kemarin sebenarnya tidak ada beda dgn diskusi ILC — yang selama ini kita ikuti dan hadiri — yang tempatnya selama ini memang dilakukan di Hotel. Dulu di hotel Borobudur sekarang di JS Luwansa Rasuna Said,” jelasnya.
Sebelumnya, acara diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air di Hotel Grandkemang ini dihadiri oleh beberapa tokoh nasional yang sering mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo, seperti pakar hukum tata negara Refly Harun, mantan Danjen Kopassus Soenarko, dan mantan pejabat Kementerian BUMN Said Didu.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengonfirmasi bahwa Hotel Grandkemang di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan telah melengkapi seluruh izin keramaian sebelum menggelar diskusi yang diselenggarakan oleh Forum Tanah Air (FTA) pada Sabtu, 28 September 2024.
(Arya/Fajar)
