FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - -Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Yudhiawan Wibisono menekankan pentingnya netralitas anggota kepolisian yang bertugas mengawal pasangan calon (paslon) dalam Pilkada 2024.
Ia menyatakan, setiap personel polisi, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, harus mematuhi aturan dan tidak terlibat dalam politik praktis.
"Termasuk anggota kami yang ada di daerah, yang mengawal paslon dan lain sebagainya, jangan sampai melanggar tindak pidana pemilu, atau digunakan sebagai alat sehingga terjadi pelanggaran tindak pidana pemilu. Itu pasti akan kami tindak," tegas Yudhiawan kepada wartawan saat kunjungan perdananya di Kantor KPU Sulsel, Makassar, Kamis, dikutip dari ANTARA.
Ia menegaskan, setiap pelanggaran terhadap netralitas polisi akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
"Kalau polisi tidak netral itu bahaya, karena kita mengamankan jalannya pelaksanaan pemilukada, yah harus netral. Kalau yang tidak netral nanti laporkan," tambahnya.
Yudhiawan menjelaskan bahwa polisi wajib memastikan penyelenggaraan Pilkada berjalan lancar, aman, dan sesuai dengan perintah atasan. Dia mengingatkan agar para anggota Polri tidak melanggar hukum atau terlibat dalam aktivitas yang berpotensi menimbulkan konflik.
Saat ditanya mengenai sanksi bagi anggota yang melanggar netralitas, Yudhiawan menjelaskan bahwa hukumannya sudah diatur secara tegas. "Kita tindak, kan ada aturannya. Jadi, polisi harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 28 tentang netralitas Polri," ungkapnya.
Selain itu, kata Yudhiawan, sanksi bagi anggota yang melanggar juga tercantum dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri di Pasal 4 huruf h. "Terkait hal itu (pemecatan anggota yang terlibat), ada aturannya dan mekanismenya sendiri," tambahnya.
Dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 2024, Kapolda Sulsel menyebutkan bahwa sekitar 18 ribu personel kepolisian akan dikerahkan. Personel ini akan bertugas di berbagai wilayah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, dengan dukungan dari Polres setempat.
Terkait Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang dirilis Bawaslu, Yudhiawan menyoroti Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah rawan pemilu. "Berdasarkan pemetaan Bawaslu, kan masuk indeks kerawanan pemilu nomor empat di Indonesia. Makanya, kita berusaha sekuat mungkin dengan seluruh jajaran masyarakat, peran serta masyarakat kita akan turunkan, jadi kita pastikan aman," ujarnya.
Sementara itu, Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, menyampaikan apresiasi atas kunjungan perdana Kapolda Sulsel ke Kantor KPU Sulsel. Hasbullah menilai kunjungan ini sebagai bentuk dukungan kepolisian dalam memastikan pengamanan yang efektif dan menjaga integritas penyelenggara Pilkada. "Alhamdulillah, kami merasa tersupport dan arahan dari beliau, penguatan pada netralitas, penyelenggara harus berintegritas," ucapnya.
Hasbullah juga melaporkan bahwa tahapan Pilkada sudah berjalan dengan baik dan pengamanan di Kantor KPU Sulsel telah diperkuat, termasuk dengan adanya posko pengamanan yang aktif sejak bulan lalu. (*)