FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kabinet presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan ada 46 pos kementerian. Hal itu dispekulasi menimbulkan beragam konsekuensi. Ada yang memandangnya positif, ada pula yang melihatnya negatif.
Itu diungkapkan Pakar Ekonomi Universitas Hasanuddin Prof Marzuki. Ia mengatakan 46 pos kementerian itu memang lebih banyak dibanding kabinet presiden sebelum-sebelumnya.
“Perkara jumlah pemangku kabinet yang diperkirakan mencapai 46 relatif memang cukup banyak dibanding pada kabinet-kabinet pemerintahan sebelumnya,” kata Marzuki kepada fajar.co.id, Minggu (13/10/2024).
Wacana itu, kata Marzuki dalam sisi politik praktis memang alasannya jelas. Itu menurutnya cara untuk menjaga stabilitas politik ke depan. Caranya merangkul semua kekuatan politik yang ada.
“Jelas sebagai wadah untuk memfasilitasi berbagai kepentingan, utamanya kepentingan partai pengusung, pertimbangan profesionalitas, termasuk kepentingan untuk menjaga stabilitas hubungan dengan pihak-pihak terkait lain,” jelasnya.
Secara praktis, hal tersebut dinilainya bagus. Ia memberi contoh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang nantinya tidak satu lembaga lagi, tapi dipisah.
“Tentu saja hal tersebut mempunyai konsekuansi baik dari sisi kemungkinan akan tumpang tindihnya beberapa tugas dan tanggungjawab yang selama ini hanya jadi 1 kementerian, seperti di bidang pendidikan dan kebudayaan, hukum, atau bidang sosial kemasyarakatan,” terangnya.
Namun Marzuki khawatir, dengan banyaknya lembaga tapi tidak diatur baik. Jika itu terjadi, maka ia menyebut berpotensi terjadinya keruwetan birokrasi.
“Masalahnya, tentu jika tidak diatur dengan baik,“ ucapnya.
Selain itu, ia juga mewaspadai kekuatan fiskal negara saat ini. Di tengah kemampuan yang terbatas, pemerintah malah menambah sejumlah pos kementerian.
“Selain itu, keputusan tersebut jika benar-benar dilakukan jelas akan berdampak pada membengkaknya anggaran dari kementerian-kementerian tersebut, di tengah terbatasnya kemampuan fiskal negara,” ujarnya.
Karenanya ia mendorong pemerintah memberikan pertimbangan yang rasional. Selain itu, ia meminta agar pos kementerian itu sebaiknya diisi degan orang yang punya kapasitas.
“Saat ini dan kedepannya dibutuhkan atau diprioritaskan yang diisi oleh orang-orang yang benar-benar dapat mengemban amanat Visi dan Misi presiden terpilih, terutama dari profesional yang punya jaringan baik dengan partai pengusung, serta orang-orang yang mempunyai jaringan-jaringan dengan pihak-pihak yang dianggap strategis yang berpengaruh dalam masyarakat tapi dari kelompok yang netral selama ini,” imbuhnya.
“Jadi yang penting adalah orang-orang yang mempunyai kapabilitas, akseptabilitas, moralitas dan idealisme kebangsaan yang baik bagi rakyat dan negara Indonesia yang sedang dalam transisi cukup berat,” tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, kabar 46 kementerian itu disampaikan Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Dia tidak menampik soal rumor jumlah menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk periode lima tahun mendatang mencapai 46.
"Jadi begini, saya nanti baru masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46 kementerian)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir jawapos, Jumat (11/10/2024).
Dasco menyebut, salah satu pertimbangan jumlah menteri mencapai 46 adalah untuk mengoptimalisasikan realisasi janji kampanye Prabowo-Gibran, yakni program Asta Cita dan 17 program prioritas. Tujuan akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. (Arya/Fajar)
