FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah kepemimpinan Menteri BUMN, Erick Thohir dinilai kurang bagus pada era pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Salah satu indikatornya yakni besarnya kerugian keuangan yang dialami perusahaan BUMN karya atau yang terkait dengan infrastruktur. Atas kenyataan itu, Erick Thohir dipandang tidak layak lagi menduduki jabatan menteri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Penilaian tersebut disampaikan, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira menilai Erick Thohir tidak pantas untuk kembali menjabat menteri pada pemerintahan Prabowo Subianto.
Saat ini, Erick masih menjabat Menteri BUMN pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin. "Erick sepertinya tidak layak jadi Menteri di era Prabowo, karena terlalu banyak PR (pekerjaan rumah, red) yang ditinggalkan," kata Bhima kepada awak media dikutip Minggu (13/10).
Dia beralasan Erick selama menjabat menteri tidak bisa menyelesaikan masalah keuangan di BUMN karya atau terkait infrastruktur.
"Erick Thohir masih dipandang gagal dalam menyelesaikan masalah keuangan di BUMN yang terkait dengan infrastruktur," kata Bhima.
Dia kemudian mengungkapkan total kerugian PT. Waskita Karya yang menjadi BUMN sektor infrastruktur, menembus Rp2,15 triliun pada semester I 2024. "Diikuti oleh BUMN karya lain yang bleeding (berdarah, red) karena besarnya beban utang," ujar Bhima.
Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga mengatakan Erick tidak bisa bersikap pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Bhima mengatakan BUMN karya atau terkait infrastruktur mengalami kerugian akibat Erick tidak bisa mengerem pembuatan kereta cepat. "Jadi, Menteri BUMN ini (Erick, red) seperti Yes Man, sudah tahu proyek dipaksakan, tetapi tidak berani untuk rem dan yang dikorbankan bukan hanya keuangan BUMN, tetapi APBN melalui risiko kontijensi," ujarnya.
Bhima juga mempertanyakan strategi holding BUMN yang dilakukan Erick Thohir yang pada akhirnya membuat perusahaan pelat merah sektor semen juga terpuruk ketika infrastruktur marak.
Dari segala kekurangan tadi, Bhima menilai Erick tidak layak kembali masuk kabinet pemerintahan Prabowo periode 2024-2029. "Jadi, ada disconnecting antara ramainya pembangunan dengan BUMN semen, kemudian di holding farmasi kondisi tidak kalah buruknya. Anak usaha holding farmasi, Indofarma misalnya terjebak pinjol dan fraud," ungkap Bhima. (fajar)
