FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Tak lama lagi, Menteri Pertahanan (menhan) Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Indonesia periode 2024-2029. Sepanjang lima tahun menjabat sebagai menhan, Prabowo berupaya untuk terus memodernisasi alutsista TNI, meningkatkan kesejahteraan prajurit, dan mengedepankan dialog antarnegara untuk menjaga stabilitas global.
Dengan naiknya Prabowo sebagai Presiden ke-8 Indonesia, Indonesia diharapkan dapat memegang peranan yang lebih aktif dalam diplomasi dan politik luar negeri.
Pengamat militer Tasha Imansyah mengatakan bahwa keinginan untuk berperan aktif dalam diplomasi perlu diimbangi dengan kekuatan militer sebagai daya gentar (deterrent effect).
“Kekuatan militer Indonesia secara kuantitas memang masih mencukupi, namun perlu diingat bahwa banyak alutsista yang sudah berumur,” ujar Tasha saat dihubungi di Jakarta pada Selasa (15/10) pagi.
Menurutnya, apa yang sudah dilakukan Prabowo sebagai menteri pertahanan perlu dilanjutkan penggantinya sehingga postur kekuatan TNI menjadi lebih ideal dan optimal. Namun, lanjutnya, penguatan postur TNI yang ideal tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, apalagi Prabowo juga harus menunaikan janji kampanyenya yang menelan biaya besar.
Salah satunya adalah mewujudkan meningkatkan anggaran pertahanan hingga mencapai 2% dari PDB.
“Dengan besarnya anggaran tersebut, diharapkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan prajurit terutama untuk para prajurit yang bertugas di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” jelasnya.
