Penulis: Fauzan Luthsa - Analis Satu Dunia
OPINI -- Pergantian kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang terkesan mendadak menarik dicermati.
BIN merupakan lembaga strategis negara yang memiliki satu stakeholder, yakni presiden.
Setiap pagi monitoring situasi nasional dan global yang dilakukan oleh BIN dilaporkan hanya pada kepala negara.
Tak heran jika pergantian pucuk Pejaten di hari hari terakhir presiden Jokowi menimbulkan multi interpretasi dan berbagai dugaan.
Banyak media tidak menyorot hal ini dan menganggap merupakan pergantian kepala lembaga negara pada umumnya.
Padahal disinilah dimulainya pertarungan kekuasaan lebih dalam dan menyuguhkan kalkulasi rumit yang strategis antara presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Penjelasan Jokowi bahwa pergantian ini berdasarkan keinginan Prabowo dan sebatas persoalan administrasi belaka, hanyalah untuk menutupi langkah kuda yang tengah dilakukan Jokowi.
Langkah Skak Jokowi Atas Relasi Megawati dan Prabowo
Kepala BIN Budi Gunawan yang baru saja diganti merupakan orang kepercayaan presiden kelima Megawati Soekarnoputri.
Ialah arsitek yang mempertemukan Jokowi dengan Prabowo yang kalah dalam kontestasi kepresidenan 2019.
Dus, berperan penting atas bergabungnya Prabowo Subianto ke dalam kabinet Jokowi pada 2019 sebagai menteri pertahanan.
Pergantian dari Budi Gunawan ke wakil menteri pertahanan Herindra yang dilakukan Jokowi di hari hari terakhir jabatannya, akan menempatkan Prabowo ke dalam situasi fait accompli. Mengapa Jokowi mengambil keputusan tersebut? Ada hal menarik yang patut dicermati.
Di satu sisi Herindra yang mantan danjen Kopassus era SBY merupakan wakilnya di kementerian pertahanan. Ini untuk menunjukkan di akhir masa jabatannya Jokowi masih memiliki power yang patut diperhitungkan. Prabowo menjadi dilema, disatu sisi ia tak mungkin membatalkan pencalonan tersebut saat ini, karena ia akan dinilai lemah secara politik dan Herindra dinilai sebagai orang dekatnya. Dan di sisi lain, ia tak ingin komunikasi yang tengah dibangun dengan Megawati menjadi berantakan karena dianggap mendongkel orang kepercayaan Mega.
Pergantian ini berpotensi menciptakan gangguan komunikasi antara Prabowo dengan Mega jika tidak dikelola dengan tepat. Padahal saat ini komunikasi tengah dibangun agar PDI Perjuangan bergabung dalam kabinet baru.
Dan pernyataan Jokowi bahwa pergantian tersebut merupakan inisiatif dari Prabowo menjadi janggal. Pasalnya itu bisa dilakukan sendiri oleh presiden terpilih tanpa melibatkan Jokowi.
Mengapa keputusan strategis dibuat pada akhir masa jabatannya?
Analisa diatas semakin menguat dengan kedatangan cagub DKI Jakarta Pramono Anung yang secara mendadak bertemu Prabowo. Dugaan kuat, dalam pertemuan tersebut Prabowo menitipkan pesan pada ketua umum PDIP bahwa pergantian kepala BIN bukan merupakan keinginannya.
Hal ini krusial, mengingat hingga saat ini PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu belum menentukan posisi politiknya atas pemerintahan baru. Meski elit partai sudah menyatakan pemberian dukungan, namun sikap Mega belum dinyatakan secara resmi.
BIN dan Polikrisis Global
Kepala BIN merupakan posisi strategis dalam setiap pemerintahan. Laporannya menjadi pertimbangan bagi presiden dalam mengambil setiap keputusan atas kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sebagai presiden terpilih, sudah sepatutnya Prabowo menunjuk sendiri sosok kepala BIN yang sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini mengingat presiden merupakan single user BIN.
Situasi geopolitik yang semakin tidak pasti akan berimbas pada keamanan global dan regional, serta memiliki dampak pada perekonomian nasional.
Situasi polikrisis dunia seperti operasi khusus militer Rusia di Ukraina, konflik Israel-Hamas-Hizbullah, ancaman perang Israel-Iran, ketegangan di selat Taiwan dan semenanjung Korea, akan mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia. Dan BIN memiliki posisi strategis dalam memberikan assesment peluang dan ancaman atas negara.
Untuk itulah presiden terpilih membutuhkan sosok kepala intelijen yang dapat bekerjasama dengannya dalam mengatasi persoalan global.
Tentunya, hanya presiden terpilihlah yang mengetahui kriteria siapa yang tepat untuk menjadi kepala BIN yang akan membantunya dalam menjalankan tugas negara.
Rapat paripurna DPR telah mengesahkan Herindra menjadi kepala BIN dan akan dilantik bersama kabinet baru. Tentu kita berharap agar Herindra dapat bekerjasama dengan presiden terpilih di pos barunya. Ataukah Prabowo akan memilih langkah lain? Kita tunggu!
