FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Muhammad Isnur, Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), menyampaikan kritik tajam terhadap peran partai politik di Indonesia.
Menurut Isnur, saat ini partai politik tidak lagi berfungsi sebagai lembaga yang menjaga demokrasi dan menopang kaderisasi kepemimpinan dari level bupati hingga presiden.
“Yang kita lihat sekarang, partai politik sudah tidak lagi bertujuan untuk menjaga demokrasi atau mendukung kaderisasi kepemimpinan politik. Justru, partai-partai lebih mirip bisnis kompromi, tanpa ruang demokratis," kata Isnur dalam YouTube Watchdoc Documntary, dikutip Jumat (25/10/2024).
Menurut Isnur, keputusan untuk berkoalisi, misalnya, menunjukkan kurangnya demokrasi dalam tubuh partai. Ia mencontohkan Partai NasDem, di mana keputusan untuk berkoalisi sering kali hanya diambil oleh ketua umum, Surya Paloh, tanpa ada pembahasan menyeluruh dengan seluruh elemen politik dalam partai tersebut.
“Kita melihat keputusan berkoalisi itu lahir hanya dari Surya Paloh saja, tanpa ada pembahasan yang melibatkan semua elemen politik dalam NasDem,” lanjutnya.
Isnur menilai, kondisi ini menandakan bahwa politik lebih banyak diwarnai kompromi tanpa ideologi yang jelas, serta tidak mewakili kepentingan rakyat yang memilih partai tersebut.
Banyak rakyat yang memilih partai karena dijanjikan perubahan, tetapi pada akhirnya kecewa karena harapan mereka tidak diwujudkan.
Sebagai contoh, Isnur mengingatkan masyarakat pada momen ketika banyak orang memilih Prabowo untuk bersikap sebagai oposisi, tetapi akhirnya, mantan jenderal tersebut bergabung dengan koalisi pemerintah.
