FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kasus pemecatan Ipda Rudy Soik dari kepolisian terus menyita perhatian. Bahkan, kasus ini sampai menyita perhatian Komisi III DPR RI.
Anggota Komisi III DPR RI, Benny K Harman menilai, pemecatan terhadap Ipda Rudy Soik dari institusi Kepolisian, karena mengungkap kasus mafia BBM tidak masuk akal. Menurutnya, Rudy merupakan simbol bagi masyarakat NTT dalam mengusut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Ini kayaknya ada sesuatu di balik ini yang saya temukan, orang yang dulu memasukkan Rudy Soik ke bui, kasus TPPO ini ada di Polda NTT ini. Saya duga ini adalah balas dendam," kata Benny di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10).
Benny yang merupakan legislator fraksi Partai Demokrat daerah pemilihan (Dapil) NTT itu mengaku mengenal Rudy sejak lama. Bahkan, ia juga sempat menitipkan Rudy untuk mengusut tuntas kasus TPPO yang memiliki backing kuat.
"Dan backingnya itu ada di mana? Backingnya ada di aparat penegak hukum. Itu katanya Rudy Soik," ucap Benny.
Menurut Benny, ada hal yang tidak masuk akal dalam pemecatan Rudy Soik. Karena ada kesalahan dalam penanganan kasus BBM yang diduga melibatkan pengusaha hitam setempat.
"Kemudian ditengarai bekerjasama dengan pejabat di lingkungan Polda sehingga dia dihadapkan pada sidang kode etik. Saya sampai saat ini tidak masuk di akal," ujar Benny.
Lebih lanjut, Benny menduga ada hal yang tidak wahar terkait pemecatan tersebut. Selain itu, dia juga mempertanyakan apakah pemecatan itu merupakan hukuman setimpal untuk Rudy.
