FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, menyerukan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meminta pertanggungjawaban.
Khususnya yang merasa dirugikan akibat Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti PIK-2, Rempang, Ibu Kota Negara (IKN), pembangunan ruas tol, dan sejumlah PSN lainnya.
Dalam pernyataannya, Said Didu berharap agar Presiden Jokowi bisa menemui langsung warga yang terdampak akibat kebijakan tersebut.
"Bapak Jokowi yang terhormat, saya harap Bapak datang temui rakyat yang tergusur karena kebijakan Bapak di PSN PIK-2, PSN Rempang, IKN, ruas tol, dan berbagai PSN lain," ujar Said Didu, dikutip, Senin (28/10/2024).
Lebih lanjut, Said Didu mengajak seluruh rakyat yang menjadi korban kebijakan PSN untuk tidak ragu meminta kejelasan serta pertanggungjawaban dari presiden terkait dampak kebijakan yang diambil pemerintah.
"Ayo seluruh rakyat korban kebijakan Jokowi agar temui jokowi dan minta pertanggungjawaban,"tegas pria Kelahiran Pinrang, Sulsel itu.
Sebelumnya, Jokowi menerima aduan dari seorang ibu yang mengaku tidak kunjung mendapat ganti rugi atas lahan miliknya yang digunakan untuk pembangunan jalan tol.
Dalam video terlihat Jokowi mendengarkan aduan dari ibu tersebut dalam dalam mobil. "Pembebasan untuk apa itu?" tanya Jokowi.
"Lahan tol itu, Pak, sampai sekarang belum dibayar, dibohongi itu saya," jawab sang Ibu. "Lahan tol?" tanya Jokowi memastikan.
"Itu orang tiga punya, Pak, dijadikan satu. Aduh Pak Maksud saya dipisahin, Pak. Ndak mau mereka pisahin, Pak. Dijadikan satu, Pak, kan namanya kita ipar, Pak. Sama saudara lain dipisahin," ungkap ibu tersebut.
