Sebelumnya, Pigai mengatakan bahwa penambahan staf di kementeriannya tersebut harus dibarengi dengan penambahan anggaran untuk belanja pegawai. Saat ini, kata dia, dengan jumlah pegawai sebanyak 188 orang dibutuhkan Rp14 miliar untuk gaji pegawai.
“Konsekuensi penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai sebanyak 2.544 tersebut, dibutuhkan lebih dari Rp 1,2 triliun. Itu baru untuk gaji pegawai dan staf, belum termasuk untuk program atau biaya pembangunan," katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, meminta Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai fokus menjalankan fungsi koordinasi. Hal itu bertujuan agar pembangunan dan kebijakan pemerintah memiliki perspektif hak asasi. Karena itu, kata Willy, permintaan tambahan anggaran dan sumber daya manusia di kementerian tersebut tidak mendesak diwujudkan.
"Jadi basis kerjanya adalah edukasi, literasi dan kampanye. Pendekatan Kementerian HAM mesti melalui piranti-piranti lunak, seperti memasukkan HAM sebagai kurikulum, perspektif kebijakan dan gerakan di masyarakat," kata Willy saat ditemui di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.
Willy mengatakan fungsi Kementerian HAM tersebut juga sudah sesuai dengan sumber daya manusia dan anggaran yang telah dialokasikan dalam APBN. "Jangan sampai anggaran untuk strukturalnya lebih besar daripada anggaran program," ujarnya. (bs-sam/fajar)
