Mahfud menilai perlu ada pengaturan yang lebih ketat mengenai hak kunjungan kerja ini agar tidak menjadi beban bagi pihak KBRI di luar negeri serta tidak membebani anggaran negara.
"Saya tahu Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sudah berupaya untuk mengatur hal ini, tetapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu, sering kali ada saja alasan untuk mencari pembenaran,” jelas Mahfud.
Sebagai solusi, Mahfud mengimbau agar pemerintah, khususnya Presiden Prabowo dan partai-partai koalisi, terutama Partai Gerindra, mempelopori pengaturan lebih lanjut mengenai pembatasan kunjungan kerja bagi pejabat negara ke luar negeri. (Ikbal/Fajar)
