FAJAR.CO.ID, JAKARTA --Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan berkomitmen untuk mengawal pembangunan berbasis nilai-nilai HAM, baik di sektor sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Sebagai kementerian, sebagai bagian dari eksekutif pembantu presiden, maka kami memastikan agar seluruh kebijakan untuk kemaslahatan bangsa dan negara harus sampai kepada rakyat,” ujar Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Ia memaparkan terdapat tiga tugas negara dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, yakni kewajiban untuk menghormati HAM, melindungi HAM, dan memenuhi kebutuhan HAM.
Pemenuhan kebutuhan HAM, kata Pigai, meliputi bidang-bidang sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
“Oleh karena itulah, ketika orang bertanya siapa yang bertanggung jawab atas busung lapar? Pemerintah. Ada buta huruf, siapa yang bertanggung jawab? Pemerintah,” ucap Pigai.
Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung program-program yang ingin ia laksanakan, seperti membangun universitas HAM bertaraf internasional.
“Saya mau membumikan hak asasi manusia seantero nusantara,” ucap dia.
Natalius menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program 5 tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.