Ia mengkritik kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang dinilainya mencerminkan karakter “Ratu Palak” dari Sri Mulyani.
Menurut Azwar, mayoritas pendapatan negara sekitar 70 persen bersumber dari pajak. Ketergantungan ini dianggapnya menjadi dalih untuk menaikkan pajak setiap kali terjadi defisit anggaran.
Azwar juga menyoroti pernyataan Prabowo Subianto yang pernah mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran negara mencapai Rp1.000 triliun per tahun.
Ia menganggap bahwa langkah pertama yang seharusnya diambil adalah menghentikan kebocoran tersebut, bukan menambah beban rakyat.
“Defisit APBN kita ‘cuma’ Rp616 triliun. Kalau kebocoran Rp1.000 triliun bisa dihentikan, masih ada surplus hampir Rp400 triliun. Tidak perlu lagi memalak rakyat dengan menaikkan PPN,” tegasnya.
(Muhsin/fajar)
