FAJA.CO.ID,MAKASSAR — Dua pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Sulawesi Selatan (Sulsel) berlomba-lomba menunjukkan dirinya paling inklusif dan anti diskriminasi. Namun rekam jejak mereka dipertanyakan.
Pasangan Calon (Paslon) nomor urut satu, Danny Pomanto-Azhar Arsyad mengaku telah menyerap semua aspirasi dari masyarakat. Karenanya mereka menjanjikan pembangunan inklusif.
“Rakyat berhak hidup sejahtera. Tanpa diskriminasi, tanpa terkecuali. Setiap warga, etnis, budaya, dan tradisinya,” Azhar saat debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel di Hotel Claro, Makassar, Minggu (10/11/2024).
Ketua Partai Kebangkitan (PKB) Sulawesi Selatan itu menyebut tiap warga berhak hidup aman dan nyaman. Bagaimanapun latar belakangnya.
“Mereka berhak aman dan nyaman di tanah mereka lahir dan dibesarkan. Tak boleh lagi ada yang terpinggirkan atau bahkan terabaikan dalam pembangunan,” terang Azhar.
Hal serupa dikatakan Danny di kesempatan sama. Ia menyebut pemerintah mesti hadir untuk mereka yang terpinggirkan.
“Tak boleh lagi ada yang terpinggirkan dan terabaikan dalam pembangunan. Pemerintah harus jadi pelindung bagi rakyat, bukan meninggalkan mereka yang berjuang sendirian,” ucap Danny.
Wali Kota Makassar dua periode itu bahkan menyebut sejumlah unsur masyarakat yang ia maksud. Mulai dari profesi rentan, kelompok rentan, hingga pelajar.
“Pahlawan kehidupan, para petani… Ibu Rumah tangga, kelompok rentan, penyandang disabilitas, para pelajar, mahasiswa, para tukang kayu, para kurir, pekerja salon, make up artist, dan masyarakat Sulsel,” kata Danny.
Jualan inklusif dan anti diskriminasi ini juga dilakukan Paslon nomor urut dua, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi. Fatma menyebut ia dan pasangannya siap melanjutkan pembangunan di Sulsel.
Kader NasDem itu mengklaim selama ini pembangunan di Sulsel sudah inklusif. Ini merujuk pada pembangunan era Sudirman yang merupakan mantan Gubernur Sulsel.
“Saya bersama Andi Sudirman Sulaiman siap melanjutkan pembangunan yang inklusif dengan pendekatan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) untuk Sulawesi Selatan lebih maju dan berkarakter,” kata Fatma pada debat pertama Pilgub Sulsel di Hotel Four Points by Sheraton, Senin (28/10/2024).
Meski begitu, pembangunan inklusi yang dimaksud Sudirman tak jelas. Ia menyebut inklusi hanya merujuk pada pembangunan yang ramah disabilitas.
“Pembangunan juga termasuk disabilitas. Bagaimana peran pemuda, dan juga kita akan buktikan nanti bagaimana kita kolaborasi bersama untuk Sulawesi Selatan yang lebih maju dan berkarakter,” ucap Sudirman di kesempatan sama.
Jualan Inklusi dan Anti Diskriminasi?
Apa yang disampaikan dua Paslon soal inklusi dan anti diskriminasi berbanding terbalik jika melihat rekam jejak mereka. Keduanya punya ‘dosa’ terhadap kelompok minoritas gender.
“Dua-duanya sebenarnya sama. Mereka punya dosa terhadap kelompok minoritas gender,” kata Gupta, aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) yang aktif mengadvokasi kelompok minoritas gender di Sulsel. Diungkapkan di Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen Makassar, Senin 18 November 2024.
Pernyataan Gupta itu tak sembarang. Danny misalnya, selama menjabat Wali Kota Makassar aktif menyuarakan penolakan terhadap kelompok Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, dan Queer (LGBTQ).
Pada 2022, ia keras menolak perayaan Hari Internasional Melawan Homofobia, Transfobia dan Bifobia (IDAHOBIT) di Makassar. IDAHOBIT merupakan hari internasional yang telah ditetapkan setiap tanggal 17 Mei. Tujuannya untuk memperjuangkan LGBTQ.
Saat diwawancarai jurnalis, Danny memastikan membubarkan kegiatan tersebut.
"Kalau kampanye untuk itu sudah masalah sosial. Pasti saya akan lindungi masyarakat saya," kata Danny saat ditemui di Rujab Wali Kota Makassar, Kamis, (27/5/2022).
Kader PDIP itu juga mendorong disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penyimpangan seksual yang digodok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Ranperda itu disebut sebagai aturan untuk menangkal LGBTQ.
“Khusus Perda LGBT, kita butuh penegasan soal itu. Dalam sisi agama, dalam sisi negara, LGBT tidak diakui, sehingga kita harus mewujudkan ini dalam hal yang lebih jelas,” kata Danny kepada jurnalis waktu itu, Minggu (8/1/2023).
Rekam jejak serupa ditunjukkan Sudirman. Pada Hari Jadi (HJB) Bone ke-691 pada, ia yang saat itu Gubernur Sulsel menolak keterlibatan Bissu pada acara tersebut.
Bissu merupakan bagian dari lima gender yang dikenal dalam masyarakat Bugis. Dalam tiap perayaan HJB Bone, Bissu biasanya dilibatkan untuk beberapa ritual.
Tidak sampai situ, Sudirman juga pernah menerbitkan Surat Edaran (SE) bernomor 420/8437/Disdik saat menjabat gubernur. SE itu pada pokoknya pencegahan terhadap paham, pemikiran, dan perilaku LGBTQ.
“Pertama, mengambil kebijakan untuk mencegah penyebarluasan paham, pemikiran dan sikap perilaku yang mendukung LGBT di lingkungan kampus, sekolah dan mengambil tindakan yang tegas serta pembinaan yang tuntas,” bunyi SE tersebut.
Bahkan ada sanksi yang disiapkan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. “Termasuk pemberian sanksi terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam kegiatan maupun komunitas LGBQ.”
Pengamat Politik Andi Ali Armunanto mengatakan apa yang ditunjukkan para kontestan Pilgub merupakan fenomena lazim dalam politik hari ini. Ia menyebut ada perbedaan politik elektoral dan kebijakan.
Saat bertarung di Pilkada, mereka mengakomodir semua kepentingan. Termasuk kelompok mioritas
“Kelompok mariginal itu kantong suara,” kata Ali. “Dalam konteks elektoral, mereka dapat perhatian. Semua kepentingan harus diakomodasi,” jelas Dosen Universitas Hasanuddin tersebut.
Namun berbeda setelah mereka terpilih. Saat itu masuklah pada politik kebijakan.
“Setelah politik eleektoral selesai, dan politik kebijakan dimulai, itu sudah lain,” terang Ali. Itulah yang ditunjukkan dua Cagub ini saat mereka menjabat sebelumnya.
(Arya/Fajar)
