"Ini mencerminkan ketidakmampuan lembaga pengawas untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal," cetus Isran di lokasi.
Ia pun menyayangkan mengingat Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu, serta memastikan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sejumlah kasus pelanggaran, seperti praktik moncy politics, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang, sering kali tidak mendapat penanganan yang tegas," tukasnya.
"Padahal, kejadian kejadian tersebut seharusnya bisa menjadi momentum bagi Bawaslu untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan demokrasi yang bersih dan bebas dari kecurangan," sambung dia.
Sekadar diketahui, dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa aksi membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendesak Bawaslu Provinsi trasnparansi mekanisme dalam menindaklanjuti laporan warga Bulukumba terhadap Pasion 02.
Selain itu, mereka juga mendesak DKPP untuk melakukan PTDH terhadap 3 Komisioner Bulukumba yang dianggap tak berdaya menangani kasus tersebut. (Muhsin/fajar)
Massa aksi berjibaku dengan pihak Kepolisian saat ditemui Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli (Foto: Muhsin/fajar)
