FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Aksi saling dorong antara pihak Kepolisian dengan massa pengunjuk raasa di depan Kantor Bawaslu Sulsel tak terhindarkan, Rabu (11/12/2024) sekitar pukul 16.15 Wita.
Seperti diketahui, puluhan massa yang terdiri dari pemuda dan mahasiswa Bulukumba kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait dugaan politik uang di daerahnya.
Sejumlah massa aksi yang memaksakan kehendak masuk ke kantor Bawaslu Sulsel itu sontak mendapatkan sentilan dari aparat Kepolisian yang berjaga.
Pasalnya, perdebatan panjang, dorongan, dilakukanl massa aksi ketika mereka merasa terhalangi masuk ke dalam gedung Bawaslu Sulsel.
Merespons tindakan massa, petugas Kepolisian yang berada dalam Mobil Taktis Brimob Polda Sulsel berupaya menenangkan suasana.
"Anda itu berpendidikan, perwakilan sudah masuk, kami dengan segenap hati melayani masyarakat. Silakan anda menghargai pelayanan," kata petugas dengan menggunakan pengeras suara.
Petugas tersebut mengingatkan massa agar tetap kondusif dalam menyampaikan aspirasinya. Mengingat, perwakilan dari mereka telah diberikan akses masuk untuk berdiskusi dengan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.
Melihat massa aksi yang seakan mengabaikan imbauannya, petugas itu dengan nada cukup lembut kembali mengingatkan.
"Itu namanya tidak menghargai, kami sudah melayani. Silakan berkegiatan, tidak ada intervensi. Kami konsisten menjaga netralitas. Anda konsisten menjaga ketertiban," tandasnya.
Hingga pukul 17.20 Wita, petugas Kepolisian masih terus berjaga di lokasi. Adapun tumpukan kendaraan dari arah Jalan Sultan Alauddin nampak mengular.
Sebelumnya diberitakan, kemacetan panjang kembali terjadi di Jalan AP Pettarani, Kecamatan Rappocini, kota Makassar, Rabu (11/12/2024) hingga pukul 16.05 Wita.
Pantauan di lokasi, kemacetan panjang itu terjadi akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan kelompok pemuda dan mahasiswa di depan kantor Bawaslu Sulsel.
Puluhan massa yang menduduki jalan AP Pettarani kembali melontarkan protes atas dugaan money politik yang dilakukan salah satu Pasangan Calon (Paslon) Bupati di Kabupaten Bulukumba.
Dalam aksi tersebut, satu persatu massa aksi memberikan orasinya. Mereka berdiri di atas mobil pickup sembari memegang pengeras suara.
Bukan hanya itu, massa aksi juga terlihat membakar ban sebagai bentuk perlawanan dan pemicu semangat perjuangan.
"Lebih baik Ketua Bawaslu Sulsel mundur dari jabatannya," teriak salah seorang orator yang menggunakan jaket Hoodie hitam dengan lantang.
Ia nampak kesal karena menganggap Bawaslu Sukses tidak mengindahkan laporannya mengenai dugaan money politik di kabupaten Bulukumba saat Pilkada baru-baru ini.
Sekitar pukul 15.50 Wita, situasi sempat memanas ketika Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli dan anggotanya menemui massa aksi.
Meskipun Mardiana dikawal ketat aparat Kepolisian, namun massa aksi tetap ngotot menyeruduk sambil berteriak meminta penjelasan.
Gesekan antara aparat Kepolisian yang berjaga dan massa aksi pun tidak terhindarkan. Untungnya, situasi bisa dikendalikan dan massa aksi perlahan mundur teratur.
Jendral lapangan, Isranda Lattol mengatakan, pihaknya terus melakukan aksi unjuk rasa karena menganggap Bawaslu Sulsel tidak mampu menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada.
"Ini mencerminkan ketidakmampuan lembaga pengawas untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal," cetus Isran di lokasi.
Ia pun menyayangkan mengingat Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pemilu, serta memastikan pemilihan berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sejumlah kasus pelanggaran, seperti praktik moncy politics, intimidasi, dan penyalahgunaan wewenang, sering kali tidak mendapat penanganan yang tegas," tukasnya.
"Padahal, kejadian kejadian tersebut seharusnya bisa menjadi momentum bagi Bawaslu untuk menunjukkan komitmennya dalam menegakkan demokrasi yang bersih dan bebas dari kecurangan," sambung dia.
Sekadar diketahui, dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa aksi membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, mendesak Bawaslu Provinsi trasnparansi mekanisme dalam menindaklanjuti laporan warga Bulukumba terhadap Pasion 02.
Selain itu, mereka juga mendesak DKPP untuk melakukan PTDH terhadap 3 Komisioner Bulukumba yang dianggap tak berdaya menangani kasus tersebut.
(Muhsin/fajar)
