Meski demikian, Satria mengakui bahwa sistem Pilkada langsung juga memiliki kelemahan, terutama terkait praktik politik uang dan jual beli suara.
"Masalah ini bukan hanya mengancam demokrasi, tetapi juga merusak budaya politik dan negara hukum. Contohnya adalah fenomena kotak kosong yang muncul akibat perilaku elit politik yang tidak etis."
Satria menekankan bahwa wacana perubahan sistem Pilkada tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu.
"Yang terpenting adalah sejauh mana ide ini baik atau buruk bagi masyarakat, serta apakah masyarakat dapat menerimanya atau tidak. Analisis yang mendalam sangat diperlukan," pungkasnya. (Ikbal/fajar)
