"BKD lebih mengutamakan tenaga non-ASN baru daripada honorer K2. Dari 1.309 orang yang di TMS massal terdapat 300 lebih honorer K2," ucapnya.
Sofyan mengungkapkan saat ini muncul kecurigaan di kalangan honorer bahwa yang masuk database BKN sengaja disingkirkan untuk memuluskan tenaga non-database menjadi ASN PPPK.
Dia berharap pemerintah pusat turun tangan menyelesaikan masalah di Sulsel. BKD sudah melanggar ketentuan pemerintah pusat dalam penuntasan masalah honorer hingga Desember 2024. (fajar)
