"Hingga menyeret Sekjen PDIP sebagai tersangka pelaku obstraction of justice, menghalang halangi penegakkan hukum," ungkapnya.
Prof Henri menuturkan bahwa kasus hukum tersebut sangat kental dengan nuansa politik. Pada saat PDIP masih jadi bagian dari lingkar kekuasaan, kasus Harun Masiku seperti gelap tak berkembang.
"Tapi kemudian saat PDIP berseteru dengan Jokowi, kasus Harun Masiku dibuka kembali dan Hasto langsung jadi tersangka KPK," timpalnya.
Tidak lama setelahnya, ramai asumsi publik bahwa hukum di Indonesia telah dijadikan sebagai alat politik. Penegakkan hukum diwarnai oleh kepentingan politik penguasa.
"Tentu itu terkait bukan hanya karena KPK tak lagi sebagai lembaga independen dan sudah menjadi bagian dari eksekutif, tapi publik juga tahu bahwa ketua KPK yang baru, Komjen Pol Setyo Budiyanto adalah anak buah Kapolri, Jenderal Listyo Sigit yang juga merupakan pejabat pilihan pak Jokowi," terangnya.
Blak-blakan, Prof Henri menjelaskan bahwa saat ini yang dilihat publik adalah perseteruan terbuka antara PDIP melawan Jokowi.
"Dua Kekuatan politik yang dulunya bersatu sekarang berlawanan. Mereka saling membuka kelemahan dan aib masing-masing," imbuhnya.
"Banyak hal yang awalnya publik tidak tahu, ada konspirasi yg tersembunyi di antara mereka, sekarang publik bisa menjadi tahu karena dibuka sendiri oleh pelakunya," sambung dia.
Kata Prof Henri, konflik PDIP melawan Jokowi sangat menguntungkan publik, terutama mereka yg tidak menyukai PDIP maupun Jokowi.
Alasannya, karena kedua kekuatan tersebut saat berseteru bisa saling menghancurkan dan beresiko buruk pada mereka sendiri dalam jangka panjang.
