FAJAR.CO.ID — Pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan. Muncul pertanyaan, apakah itu bagian dari tugasnya?
Salah satu yang menyoroti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ia meminta TNI dicek kembali tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi).
“Coba deh dilihat tupoksinya TNI apakah dibenarkan mengelola MBG,” kata Afif Abdul Qoyim dari YLBHI kepada fajar.co.id, Selasa (14/1/2025).
Jika dalam aturan tupoksinya tidak ada. Maka menurutnya, TNI tidak perlu dilibatkan dalam MBG.
“Klo tidak ada jangan ditarik menjadi pengelola MBG,” ucapnya.
Ketimbang mengurusi MBG. Afif menyarankan TNI fokus pada tupoksinya.
“Kalau bukan tupoksinya jangan ditarik mengelola MBG, fokus kepada peningkatan tupoksi TNI agar TNI semakin profesional,” terangnya.
Sementara itu, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang
dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.
Kemudian tugas pokok TNI sesuai UU TNI Pasal 7 sebagai berikut:
(1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
(2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan:
a. operasi militer untuk perang;
