"Sebagai praktisi hukum, saya memahami bahwa kepastian hukum adalah elemen fundamental yang harus dijaga dalam setiap proyek strategis nasional. Polemik seperti pagar laut ini harus segera diselesaikan secara transparan dan adil, agar tidak mengganggu iklim investasi," ujar Affandi di Jakarta, Rabu (15/1/2025).
Ia juga menambahkan bahwa peralihan kekuasaan tidak boleh menjadi alasan terjadinya ketidakpastian hukum yang dapat merugikan investor.
"Indonesia harus menunjukkan komitmen yang konsisten terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai perubahan politik memengaruhi kepercayaan para investor terhadap stabilitas dan keamanan investasi di negara ini," tegasnya.
Affandi menilai, PSN PIK 2 tidak hanya penting sebagai proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan global terhadap kemampuan Indonesia dalam menarik investasi besar.
"Proyek ini harus menjadi contoh bagaimana investasi besar dapat dikelola untuk memberikan manfaat bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan," jelasnya.
Affandi juga menyerukan agar pemerintah dan semua pihak terkait berkolaborasi menyelesaikan polemik ini tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat.
"Pemuda Muhammadiyah siap mengawal agar proyek strategis nasional ini berjalan sesuai hukum dan benar-benar memberikan dampak positif bagi semua pihak," tambahnya.
Pemuda Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu strategis yang berdampak pada pembangunan nasional.
Investigasi terhadap polemik keberadaan pagar laut di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), pesisir utara Tangerang diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil, sehingga proyek ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip hukum.
