FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 tidak termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Hal ini disampaikan Airlangga di tengah proses evaluasi proyek infrastruktur strategis oleh pemerintah.
Ia pun memastikan bahwa seluruh PSN tengah dievaluasi oleh pemerintah, termasuk kawasan PIK. Bahkan ia menyebut hanya ecotourism PIK saja yang termasuk dalam PSN.
“PIK dievaluasi semua. Kalau PIK itu bukan PSN. Yang PSN itu ecotourismnya,” kata Airlangga saat ditemui di Kantornya, pada Jumat (17/1) malam.
Untuk diketahui, PIK memiliki kawasan hutan Mangrove yang menjadi salah satu ekowisata yang disuguhkan bagi masyarakat.
Sementara itu, Manajemen Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 di kawasan pesisir pantai utara (Pantura) Kabupaten Tangerang, Banten, Toni masih menyebut kawasannya sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) dan masih menjadi polemik.
Menurutnya, tak sedikit masih ada penolakan dari beberapa pihak. Toni menyampaikan, pembangunan PSN dilakukan di atas area lahan bekas hutan lindung mangrove. Luasnya lahan pada hutan lindung proyek nasional tersebut mencapai 1.800 hektare.
"Jadi untuk PSN ini total luasnya itu berada di 1.800 hektare. Maka kami tegaskan bahwa PSN dan PIK 2 ini dua hal yang berbeda," ucap Toni, Senin (13/1).
Menurut Toni, PSN ini telah dicanangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan peningkatan pariwisata dalam negeri. Pembangunannya didukung penuh oleh investasi swasta.
"Dan investasi PSN itu murni dari swasta atau kami. Kalau boleh dilihat Permenko Nomor 6 tahun 2024 itu ada 223 PSN yang ditetapkan oleh pemerintah," jelasnya.
Toni menuturkan, dari 223 proyek strategis nasional, sebanyak 49 diantaranya langsung dikelola oleh hasil investasi swasta, tanpa bantuan anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Sehingga tidak membebani negara.
"Begitu juga PSN di PIK 2 adalah murni anggaran dari kami pihak swasta jadi tidak ada satu atau sedikit pun dana APBN masuk pada proyek PSN ini," ujarnya.
Sementara itu sejak 2016 hingga 2024, pemerintah berhasil menyelesaikan 198 proyek PSN dengan total investasi sebesar Rp1.614 triliun. Pemerintah terus berfokus mengembangkan penyediaan infrastruktur yang merata di berbagai wilayah melalui pembangunan PSN dalam berbagai sektor, seperti penunjang konektivitas, ketahanan energi, kedaulatan pangan, dan hilirisasi industri. (fajar)
