Sebagai solusi, Elisa menyarankan AHY untuk memastikan transparansi dengan menjaga akses publik ke situs BHUMI yang memuat data pertanahan.
Apalagi, saat ini AHY saat ini menduduki jabatan strategis, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ia juga mendorong audit internal di Kementerian ATR untuk mengevaluasi kemungkinan adanya penyelewengan atau maladministrasi dalam kasus ini.
"Ini adalah kesempatan bagi Pak AHY untuk bersinar. Jangan sia-siakan momentum ini untuk membangun kepercayaan publik," pungkas Elisa.
(Muhsin/fajar)
