Pusing, putar otak tujuh keliling. Tarif PPN "disesuaikan" dari 11% ke 12%. Cukai rokok, Tol, juga BBM, naikkan. Pangkas perjalanan dinas. Tunda projek Infrastruktur. Dan yang tragis -- seperti sejak mula saya duga (intip wawancara saya di podcast youtube Rijal Djamal, 13/08/2023) -- APBD Provinsi dan Kabupaten, ikut dipalak.
Mirisnya lagi, orang-orang yang kita pilih duduk di kursi atas, aling-aling menawar opsi "rakyat ikut saweranlah nutupi kekurangan ini". Demi negara, kita mau. Orang Aceh, dulu juga saweran beli pesawat buat negara. Cuman, kini rasanya tak elok, saat sama rakyat menyaksikan pemimpin bermewahan. Terbelalak, menatap triliunan uang negara, dirampok.
Sungguh benarlah, "no such thing as a free lunch". Memang tak ada dinamai "makan siang gratis". Idiom ini tak semata elegori, majas menyisip makna terselubung, justru faktual. Depan mata, telanjang apa adanya. Demi merealisasi MBG, janji pemilu, seisi negeri dilarung untuk ditarung.
Mereka menjanji gratis, kita senang. Naif, kita tak ubahnya pengunjung resto dan bar di Amerika abad-19 (seperti diurai di bagian tengah catatan ini). Kita bahagia melihat anak-anak diberi makan gratis oleh negara, taunya hasil "palak" sana sini. Semoga anak-anak kita, tak "keselek" saat melahap makanan gratis itu.
APBN kita mestinya se-efektifnya digunakan untuk pemenuhan hajat rakyat banyak, yang masih meringis tentang banyak soal. Dan APBD kita era otda, idialnya fiskal menutup banyak lubang soal di daerah, pula di APBD-P September nanti, pula akan ikut dicubit demi MBG.
